Wamena | Dandim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip.S.H.,M.H. menghadiri pertemuan dan tatap muka antara Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H. beserta rombongan, dengan para kepala suku, Itelektual dan Pimilik Hak Ulayat Distrik Walesi, bertempat di Grand Baliem Hotel, Kota Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (07/02/2023).
Pertemuan kali ini membahas tentang lahan pembangunan Perkantoran Provinsi Papua Pegunungan seluas 108 Hektar.
“Terkait dengan kesepakatan kita bersama kemarin, telah di sepakati awalnya keinginan pemerintah menggunakan lahan untuk DOB di Papua Pegunungan ini kurang lebih 150 hektar, tetapi dari hasil komunikasi dengan masyarakat adat Walesi sehingga yang bisa didapatkan hanya 108 hektar,” ujar Wamendagri.
“Lahan yang seluas 108 hektar ini kita akan jadikan pusat pembangunan pemerintahan di Prov. Papua Penggunungan. Kehadiran saya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Pemerintah RI ingin menyelesaikan 4 DOB yang ada di Papua,” tambahnya.
Wamendagri menyebut, dari 4 DOB yang sudah di tetapkan hanya 2 Provinsi yang belum selesai terkait penyediaan lahan perkantoran, adapun 2 Provinsi yang belum selesai yaitu Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.
“Dengan adanya kesepakatan bersama kemarin berarti sudah jelas 108 hektar lahan yang akan kita gunakan untuk sarana pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan sehingga permasalahan terkait lahan ini saya anggap sudah kelar,” pungkasnya.
Dalam kesempatannya. Dandim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip.S.H., M.H., menyampaikan siap mendukung dan menciptakan situasi aman dalam pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
“Sekali lagi kami sampaikan bahwa aparat keamanan TNI-Polri yang ada di Kab. Jayawijaya siap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif selama pembangunan pusat pemerintahan Provinsi baru ini. Ini kami lakukan semata-mata agar daerah ini bisa maju dan pembangunan diseluruh sektor dapat berjalan seperti di daerah lainnya,” tegas Dandim.
Sementara itu Mantan Camat/Intelektual Walesi, Hantor Matuan menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti bahkan menjaga apabila dikemudian hari ada pihak yang mencoba untuk menghasut masyarakat Walesi untuk menolak penyerahan tanah seluar 108 hektar tersebut.
“Kami mewakili seluruh masyarakat dan para tokoh Walesi akan bekerja sama untuk menjaga pembangunan perkantoran kedepannya. Jika ada yang mengganggu kami siap pasang badan,” katanya.
